langkah langkah pertanahan

Langkah langkah yg perlu diambil oleh pemerintah dalam hal ini . 1.menghapus undang undang kolonial yg bertentangan dengan kepentingan rakyat indonesia karena bisa mengancam kedaulatan NKRI .2 menghapus surat -surat tanah yang telah di operalihkan atau di jual . 3 membantu warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan hak pertanahan  mempertimbangkan banyak warga / rakyat Indonesia yang belum memahami prosedur pertanahan yang diatur oleh undang - undang negara Republik Indonesia . 3a membantu warga yang telah menggarap / menghuni / menempati lahan atau tanah yang warga / rakyat tsb tak kesepakatan untuk kontrak , operalih atau jual beli dengan warga / rakyat indonesia lainnya . 4 . basmi mafia tanah di negeri ini . 5. Minimalisir rakyat / warga yang beritikat berbuat keserakahan  atas tanah / lahan di wilayah NKRI dengan menguasai lahan pemerintah . ( sebagai pengecualian telah terjadi jual beli yang sah ) atau pembatasan lahan / tanah yang di mohon untuk di lakukan sertifikasi ( pengecualian lahan / tanah adat ) . 6 mencabut sertifikat / hak kepemilikan tanah yang mana lahan atau tanah tersebut tidak di kelolah atau ditelantarkan tanpa ada yang mengurus atau tanpa ada pihak yang ditunjuk untuk mengelolah / merawat lahan / tanah tersebut . 7 . mempertimbangkan banyak warga / rakyat yang belum punya tanah / lahan perlu adanya pembatasan kepemilikan  lahan / tanah yang hanya untuk investasi tanpa dirawat / di kelolah atau di ambil manfaatnya . 8.  surat tanah hanya sebagai agunan perlu di buatkan aturan khusus terkait  pihak - pihak mana yang berkewajiban untuk merawat / mengelolah lahan atau tanah . 9 . perlu diadakan peninjauan atas tanah atau lahan yang hanya di pagar atau hanya diberi tanda batas tapi tidak di kelolah / tidak di manfaatkan . 10 . lahan lahan tidur perlu di tinjau untuk di kelolah / di manfaatkan oleh warga / rakyat Indonesia  untuk kesejahteraannya. 11. Lahan - lahan tidur perlu di buatkan berita acara , misalkan untuk daerah penghijauan atau untuk fasilitas umum lainnya . 12 . warga perlu di bantu tim pengacara independence ahli hukum perdata dan pidana 13. Warga Perlu di dampingi ahli intelegent dari tni - polri untuk menghindari konpiracy peradilan dan pertanahan untuk menghindari terlibatnya mafia tanah dan mafia hukum mengingat banyaknya lahan yg disepakati masyarakat menjadi fasilitas umum dan mencegah oknum warga menguasainya .